RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan sejumlah menteri yang mulai aktif berkampanye dan menunjukkan gelagat politik untuk ikut konstestasi pada Pemilu 2024.

"Semua menteri yang punya konflik kepentingan, baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur karena pemilu masih 2,5 tahun lagi. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari 'cuan' dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri," kata Fahri dalam keterangannya, Rabu (11/5/2022).

Wakil Ketua DPR RI periode 2015-2019 itu mengingatkan kembali komitemen Jokowi yang menentang adanya sistem rangkap jabatan dalam semua lini pemerintahan. Tapi kata Fahri, susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri.

"Pedagang menengah tiba-tiba memegang jabatan politik penting, bukan pejabat tinggi biasa. Harusnya tahu diri, berterima kasih dan fokus bekerja membantu presiden. Kalau mereka menganggap diri profesional, ya profesional saja mencurahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh presiden. Tapi sayangnya pada 'aji mumpung', melihat popularitas sebagai segala-galanya. Akhirnya pengen berkuasa," sentil Fahri.

Akhirnya, lanjut Fahri, kepercayaan yang begitu besar dari presiden dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai untuk membangun popularitas dan tentunya menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik. Bahkan, tanpa canggung-canggung mereka bangga dengan semuanya padahal kerja tidak becus.

"Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabatan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yang merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari. Pengabdian harus fokus, tidak bisa dicampur-campur dengan agenda pribadi," tegas Fahri.

Mungkin saja, kata Fahri, mereka para pedagang ini yang juga menjadi pejabat, sukses meyakinkan presiden bahwa mereka lebih efektif kalau jadi pejabat dibandingkan birokrat atau politisi.

"Boleh saja, dan boleh jadi presiden percaya. Tapi catat omongan saya. Ini awal bencana bagi kalian semua. Apalagi oleh sebagian pengamat mereka ini diberi gelar 'pengpeng' yaitu penguasa pengusaha atau secara bercanda kita sebut aja mereka itu 'penguasaha'. Mereka-mereka itu nggak paham makna luhur jadi abdi negara, dicampur-campur sehingga kerja nggak fokus. Parahnya sampai pada tahap bikin kebijakan yang untungkan pribadi," sindirnya.

Oleh karena itu, Fahri Hamzah berharap semoga Presiden Jokowi sadar bahwa kabinet harus dipulihkan keadaannya, mengingat waktu 2,5 tahun masih panjang untuk fokus mengerjakan banyak hal bagi kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai.

"Mumpung masih punya waktu lebih dari dua setengah tahun, sebaiknya Presiden Jokowi merombak kabinetnya dan melepas para menteri yang ditengarai memiliki ambisi politik, sehingga kegiatan rangkap jabatan bisa dihilangkan. Apa lagi krisis global mengancam keadaan kita sekarang! Semoga presiden menyadari!" ucap politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menduga ada empat menteri yang memanfaatkan posisinya untuk kampanye Pilpres 2024, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Ujang, para menteri melakukan kampanye karena selama ini tidak ada larangan tertulis soal aturan tersebut. Apalagi, Jokowi juga tidak pernah melarang menterinya melakukan kampanye. (*)